Pemerintah Terus Bangun Bendungan untuk Kedaulatan Pangan

Salah satu berita buruk yang sering muncul di sejumlah media massa di Tanah Air adalah berita gizi buruk di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang masyarakatnya menderita busung lapar karena gizi buruk ini adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Data Dinas Kesehatan Provinsi NTT, menyebutkan, sampai tahun 2016 ini sebanyak 21.134 balita di NTT mengalami kurang gizi. Dari jumlah itu, sebanyak 1.918 di antaranya sudah masuk kategori gizi buruk. Masih data Dinas Kesehatan Provinsi NTT menyebutkan, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, sepanjang tahun 2016, sudah ada 11 kasus anak meninggal dunia karena busung lapar atau gizi buruk. Bahkan data Business Watch Indonesia, menyatakan, ada sekitar empat juta anak balita di Indonesia mengalami gizi buruk dalam kurun waktu 2014 – 2015. Kasus gizi buruk banyak ditemukan di wilayah pedesaan dan biasanya adalah isolated area . Mengapa sampai terjadi gizi buruk atau busung lapar ? Ada banyak penyebab, tetapi penyebab utamanya, terutama di NTT adalah kekurangan makanan sebagaimana dikatakan Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Desti Murdijan. Lantas mengapa sampai terjadi kekurangan makanan ? Jawabannya karena kemiskinan. Greg Soetomo dalam bukunya “Kekalahan Manusia Petani” (1997), mengelompokkan tiga macam kemiskinan, yakni, pertama, kemiskinan natural seperti lahan yang tandus dan kurangnya curah hujan seperti yang terjadi di NTT dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Kedua, kemiskinan kultural, seperti budaya malas, perjudian, dan sebagainya. Ketiga, kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang terjadi karena kebijakan negara yang salah. Kebijakan negara seperti inilah yang sering disebut dengan pemiskinan masyarakat. Curah hujan terendah di Indonesia terjadi NTT dan NTB yang rata-rata 800 milimeter (mm) – 1.000 mm per tahun. Selain itu, NTT dan NTB sebagian wilayahnya tandus alias tidak subur. Di NTT misalnya, lahan yang tandus ini ada di Pulau Timor bagian Timur, dan Flores bagian Timur serta Pulau Sumba bagian Timur. Kalau pun ada sebagian wilayah yang subur namun karena curah hujan rendah membuat para petani sulit berkebun atau berladang apalagi bersawah. Berdasarkan persoalan seperti ini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) giat membangun infrastuktur bendungan dan embung. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kekurangan air bersih, juga terutama air untuk mengairi persawahan. Pembangunan bendungan dan embung ini merupakan realisasi kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla sejak keduanya menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jokowi ketika melakukan kunjungan ke Papua pada Mei 2015, berjanji akan menyelesaikan 1,2 hektar sawah dalam tahun tahun sejak ia dilantik. “Saya beri target 1,2 juta hektare harus diselesaikan dalam waktu tiga tahun.” Untuk itu, Jokowi akan membangun 65 bendungan di Indonesia. Itu semua terutama demi ketahanan pangan di Indonesia. Janji pemerintahan Jokowi ini mulai terlihat nyata. Seperti pada 25 Juli 2015, Jokowi meresmikan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, NTT. Pembangunan bendungan ini sudah dilakukan sejak 20 Desember 2014. Bendungan ini mampu mengatasi permasalahan persediaan air baku di Kabupaten Kupang dan mendukung pengembangan daerah irigasi di Kecamatan Naibonat, Desa Raknamo dan Desa Manusak, pengendalian banjir, pariwisata dan pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga mikto hidro (PLTMH) sebesar 0,216 MW. Selain itu, Bendungan Raknamo juga menciptakan 2,668 hektar lahan menjadi areal potensial sawah. Selain itu, masih di NTT, pada 28 Desember 2015, Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan Waduk Rotiklot. Pembangunan waduk ini merupakan langkah menuju program ketahanan pangan bagi NTT. Pada saat itu, Presiden berjanji tidak hanya satu waduk yang di bangun di NTT, tetapi akan membangun tujuh waduk. Waduk Rotiklot merupakan waduk terbesar ketiga di NTT, setelah waduk Tilong dan Raknamo di wilayah Kabupaten Kupang. Waduk Rotiklot dirancang selain untuk pengendali banjir, juga untuk kebutuhan listrik, pertanian, sawah dan objek pariwisata. Selain di NTT, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga membangunan Bendungan Kuwil di Sulawesi Utara (Sulut), tepatnya di di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Sampai pertengahan Oktober 2016, pembangunan Bendungan Kuwil ini telah memasuki tahap pengerjaan konstruksi bangunan bendungan. Pelaksanaan konstruksi bendungan sendiri sudah dapat dilakukan karena tidak ada kendala berarti dalam proses pembebasan lahan. Bendungan Kuwil Kawangkoan yang memiliki daya tampung mencapai 23,37 juta meter kubik yang berfungsi untuk mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik terhadap Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, bendungan tersebut juga berguna sebagai penyedia air baku untuk Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung dengan debit sebesar 4,50 meter per kubik, lalu sebagai penyedia energi listrik dengan kapasitas sebesar 1,2 MW. Selain itu, untuk pengembangan pariwisata khususnya di Kabupaten Minahasa. Selanjutnya, pemerintah akan membangun bendungan di Papua. Kepala Pusat Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Imam Santoso, mengatakan, ada beberapa sungai besar di Papua yang sangat potensial untuk dibuatkan bendungan. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kajian untuk menentukan lokasi pembangunan bendungan. Kementerian PUPR akan melakukan studi di Sungai Digoel dan Mamberamo untuk melihat mana yang layak dan sekitar tahun 2017 sudah mulai pembangunan bendungan. Untuk mendukung ketahanan pangan, terutama mendukung 1 juta hektar lahan pertanian baru, Kementerian PUPR mempercepat pembangunan jaringan irigasi, menginventarisasi bendung-bendung atau prasarana irigasi yang belum optimal pemanfaatan airnya. Seperti daerah irigasi Amandit yang belum optimal pemanfaatan airnya, maka dibangun saluran irigasi baru. Kemudian Bendung Slinga di Purbalingga ada 7.000 hektar lahan, bendungnya sudah jadi lama tapi jaringan irigasinya belum dibangun. Padahal saat musim kemarau pun masih banyak airnya dan kualitas airnya masih jernih. Pada 2016 Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 45.000 hektar jaringan irigasi baru dan pada 2017 nanti akan dibangun 84.000 hektar jaringan irigasi baru. Pada 2017 jaringan irigasi baru tersebut akan dibangun di Daerah Irigasi (DI) Baliase Kabupaten Luwu Utara, di Jabung Kabupaten Lampung Timur, DI Jambo Aye Kanan Kabupaten Aceh Utara, DI Pitap Kabupaten Balangan, DI Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DI Bomberay Kabupaten Fakfak, DI Oransbari Kabupaten Manokwari, dan DI Malaos Kabupaten Sorong Papua Barat. Belajar ke Thailand Terkait ketahanan pangan melalui areal persawahan ini, Indonesia tidak salah kalau belajar ke Thailand. Di Thailand, luas sawah untuk padi sudah mencapai 9 juta ha. Sementara Indonesia hanya 1,5 kali lipat dari luas sawah untuk padi di Thailand yakni hanya 13 – 14 juta ha. Dilihat dari luasnya, memang Indonesia lebih luas. Namun, untuk menyediakan beras untuk 240 juta jiwa, lahan tersebut masih kalah dibanding Thailand. Hal itu juga diperparah dengan jumlah kepemilikan sawah per kepala keluarga (kk). Di Thailand, rata-rata petani di sana sudah memiliki 3 ha sawah, sementara Indonesia hanya memiliki 0,3 ha sawah per kk. Itu baru luas lahan persawahan. Sementara luas lahan pertanian secara keseluruhan, Indonesia juga kalah dibandingkan dengan Thailand. Berdasarkan data Kadin Indonesia, luas lahan pertanian di Indonesia hanya mencapai 7,75 juta hektar dengan populasi 240 juta orang. Angka tersebut hanya seperempat dari luas lahan yang dimiliki Thailand yang mencapai 31,84 juta hektar dengan populasi 61 juta orang. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia masih memerlukan impor beras. Sebagaimana diketahui, selama ini, Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam serta Kambojo. Semoga dengan pemerintah terus membangun bendungan maka areal persawahan bertambah luas. Kalau itu yang terjadi maka Indonesia menjadi berdaulat dalam hal pangan, seperti padi. Kalau pangan mencukupi bahkan melimpah maka Indonesia tidak perlu mengimpor beras lagi. Dan yang paling penting adalah masyarakat Indonesia, terutama di NTT dan NTB banyak daerah lainnya tidak akan mengalami busung lapar atau mengalami gizi buruk. Untuk itu, mari mendukung Kementerian PUPR terus sukses membangun bendungan dan irigasi. [SP/Siprianus Edi Hardum] Siprianus Edi Hardum/EHD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu