Djarot: Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris Belum Dieksekusi

Jakarta – Calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan pembelian lahan eks Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris belum dieksekusi. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diuntungkan dengan temuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Dengan ada temuan itu, maka berarti kita tidak usah membeli lahan tersebut. Kan belum dieksekusi ini,” kata Djarot seusai blusukan ke Jalan Kampung Beting Remaja, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (9/12). Ia menegaskan kasus lahan eks Kedubes Inggris ini sangat berbeda dengan kasus pembelian lahan untuk RSUD di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Karena, kasus lahan Cengkareng Barat, tanah tersebut telah dibeli. Sedangkan kasus lahan eks Kedubes Inggris ini belum dibayarkan uangnya, namun telah disepakati nilai pembeliannya. “Ini sama seperti saat DKI memberikan lahan kepada Pemerintah Pusat untuk Sekretariat ASEAN, yaitu bekas kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kan boleh sepanjang itu untuk kebutuhan masyarakat. Tapi itu belum dieksekusi. Bersyukur kalau betul-betul milik Pemerintah Pusat. Kita bersyukur,” ujarnya. Djarot mengatakan lahan eks Kedubes Inggris akan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai ruang terbuka hijau. Rencananya pagar di lahan tersebut akan dibongkar sehingga menyatu dengan Bunderan Hotel Indonesia (HI). “Nantinya ada MRT lho disitu. Sehingga kawasan itu akan menjadi indah betul. Maksud kita adalah bagaimana caranya lahan bekas Kedubes Inggris bisa dikelola Pemprov DKI. Jadi kalau itu milik Pemerintah pusat malah enak dong,” tuturnya. Lahan eks Kedubes Inggris yang dibeli Pemprov DKI berlokasi di kawasan sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pada akhir Agustus 2016, Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kedubes menyepakati pembelian lahan mencapai Rp 479 miliar. Jika itu nantinya terbukti berstatus lahan pemerintah, Pemprov DKI menyatakan tidak akan ada proses pembayaran sehingga uangya bisa dialihkan ke program lain. Lahan eks Kedubes Inggris rencananya akan dijadikan taman, sementara bangunannya akan dijadikan cagar budaya. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membuat pusat pengawasan transportasi DKI Jakarta di lahan seluas 4,185 meter persegi itu. Lenny Tristia Tambun/CAH BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu